Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Abstrak

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia, pernyataan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009. Bencana lumpur panas yang muncul akibat pengeboran di daerah Sidoarjo menjadi bencana besar bagi Indonesia karena menyangkut hak manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, tujuan diadakannya penelitian ini guna menganalisis penegakan hukum yang ada di Indonesia telah efektif atau tidak dan pertanggung jawaban apa yang telah diberikan pemerintah terhadap warga yang terdampak. Untuk mengetahui itu maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup pada kenyataannya tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh sistem pengaturan hukum Indonesia yang tergolong lemah sehingga ke efektivitasnya tidak berjalan baik. Seperti pada bencana yang di akibatkan oleh PT Lapindo Brantas, penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pertanggungjawaban mengenai kasus ini nyatanya berakhir pada peminjaman dana oleh pemerintah kepada badan usaha sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hingkungan hidup di Indonesia masih sangat lemah, maka diperlukan reformasi atau pembaharuan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan bertujuan meningkatkan keadilan serta menghindari kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya.