Eksternalisasi Risiko: Keamanan Negara dan Konsekuensinya bagi Aceh dalam Operasi Sovereign Borders

Abstrak

Migrasi tidak teratur menjadi isu penting ketika kebijakan keamanan perbatasan negara tujuan turut memengaruhi kondisi migran di negara transit. Australia menerapkan Operation Sovereign Borders (OSB) sejak 2013 untuk memperketat control perbatasan dan men bgurangi kedatangan migran tidak teratur melalui jalur laut. Penelitian terdahulu cenderung membahas kebijakan ini, peran Indonesia sebagai negara transit, dan respons Masyarakat Aceh secara terpisah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi migran transit di Aceh dalam kaitannya dengan penerapan OSB melalui perspektif state security dan konsep risk externalization. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka yang memanfaatkan dokumen kebijakan, laporan Lembaga internasional, dan artikel jurnal relevan dari periode 2013 hingga 2024. Data dari berbagai sumber tersebut dibandingkan dan dianalisis untuk melihat hubungan antara kebijakan OSB dan kondisi migran di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSB memperkuat control perbatasan Australia dan menurunkan kedatangan migran melalui jalur laut, dari 55 kapal yang membawa 3.116 migran sebelum kebijakan diterapkan menjadi nihil setelahnya. Namun, pembatasan akses ke Australia tidak menghilangkan persoalan migrasi di negara transit. Pada akhir 2023, sekitar 12.295 pengungsi dan pencari suaka masih terdaftar di Indonesia. Di Aceh, kondisi ini berkaitan dengan ketidakpastian status hukum berkepanjangan serta perubahan sikap masyarakat dari solidaritas menuju keresahan sosial. Temuan ini menunjukkan perlunya kerja sama regional dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil.