Komersialisasi Tindakan Medis dan Perlindungan Pasien: Menguji Batas Kepentingan Bisnis di Indonesia

Abstrak

Komersialisasi pelayanan kesehatan berkembang seiring meningkatnya keterlibatan mekanisme bisnis dalam penyelenggaraan fasilitas dan tindakan medis. Persoalan hukum muncul ketika kepentingan ekonomi berpotensi memengaruhi keputusan medis dan menggeser orientasi pelayanan dari kebutuhan pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum komersialisasi tindakan medis, menentukan batas kepentingan bisnis dalam perlindungan hak pasien, serta merumuskan rekonstruksi batas komersialisasi tindakan medis yang berorientasi pada perlindungan pasien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis melalui inventarisasi, klasifikasi, perbandingan, penafsiran, dan sintesis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membolehkan komersialisasi pelayanan kesehatan, tetapi membatasi pengaruh kepentingan ekonomi terhadap keputusan medis. Kesenjangan hukum terletak pada belum terintegrasinya norma mengenai kebutuhan medis, independensi profesional, persetujuan pasien, transparansi, keselamatan, dan pertanggungjawaban ke dalam parameter pengawasan yang terpadu. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual melalui integrasi enam parameter, yaitu medical necessity, professional independence, informed consent, transparency, patient safety, dan accountability, untuk membedakan commercialization of healthcare services yang diperbolehkan dari commercialization of medical decisions yang harus dibatasi. Model ini menempatkan kepentingan bisnis sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan, tetapi bukan sebagai dasar penentuan tindakan medis.