Tanggung Jawab Administratif Pemerintahan Daerah dalam Pengawasan Sampah: Studi Kasus Penumpukan Sampah di Bintara Bekasi

Abstrak

Permasalahan penumpukan limbah di daerah Bintara, Kota Bekasi, mencerminkan lemahnya tanggung jawab administrasi pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah dan kebijakan teknis lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan sampah di wilayahnya, tetapi implementasinya masih lemah karena kurangnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antar instansi, dan keterbatasan regulasi teknis di tingkat lokal. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengawasan administratif belum didukung oleh mekanisme sanksi yang efektif serta adanya kurang transparansi dan akuntabilitas dalam pelakanaan tugas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengawasan limbah juga masih minim. Pemerintah Daerah juga belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek hukum melalui harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis hukum, teknologi, dan partisipatif.