Hambatan Struktural Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Papua

Abstrak

Keterwakilan politik perempuan merupakan elemen penting dalam demokrasi yang inklusif, namun realitas di Papua menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif meskipun telah ada kebijakan afirmasi kuota 30%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik politik lokal yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi kuatnya budaya patriarki, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik, lemahnya dukungan partai politik dalam kaderisasi perempuan, serta dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan lokal yang menghambat keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, melalui penelaahan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif untuk memahami hubungan antara kebijakan afirmasi dan realitas politik lokal di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% cenderung hanya bersifat administratif dan belum diikuti dengan dukungan substantif terhadap kandidat perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan modal politik, serta sistem rekrutmen partai yang tidak inklusif menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat kesenjangan antara representasi deskriptif dan substantif perempuan dalam lembaga legislatif. Kesimpulannya, rendahnya keterwakilan perempuan di Papua tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh struktur sosial dan politik yang belum mendukung kesetaraan gender. Diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan kapasitas perempuan, reformasi internal partai politik, serta perubahan budaya untuk mewujudkan representasi politik yang lebih inklusif.