Krisis Representasi: Analisis 0% Keterwakilan Perempuan dalam DPRD pada Empat Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi yang inklusif, namun fenomena Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan adanya kondisi ekstrem berupa 0% keterwakilan perempuan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmasi dan realitas politik lokal. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi absennya perempuan dalam DPRD pada empat kabupaten, yaitu Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao, serta faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut dalam perspektif teori representasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta data statistik, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik dengan kerangka teori representasi Hanna Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena 0% keterwakilan perempuan merupakan bentuk kegagalan representasi deskriptif karena tidak mencerminkan komposisi demografis masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga berimplikasi pada melemahnya representasi substantif, khususnya dalam pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan publik. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki, mekanisme rekrutmen partai yang tidak inklusif, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik. Kesimpulannya, krisis representasi perempuan di tingkat lokal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan afirmasi, tetapi juga oleh struktur sosial dan politik yang masih bias gender. Diperlukan upaya komprehensif melalui reformasi partai politik, peningkatan kapasitas perempuan, serta perubahan budaya politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.