Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Fraus Legis Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja

Abstrak

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberi kepastian hukum akan keberlakuan UU Cipta Kerja dengan putusan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun, yang artinya dalam jangka waktu dua tahun, para pembuat undang-undang harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan jika tidak maka ia akan secara otomatis tidak berlaku. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai produk hukum yang lahir pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 serta fraus legis di dalam upaya tindak lanjut tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik UU No. 13 Tahun 2022 maupun UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, keduanya masih jauh dari harapan rakyat Indonesia, selain UU No. 13 Tahun 2022 yang lahir dengan proses fast track legislation, UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas UU Cipta Kerja justru lahir berdasarkan hak prerogatif Presiden yang memungkinkan tidak terpenuhinya meaningful participation yang sebelumnya menjadi masalah.