Perbaikan dan Penguatan Keuangan Negara dalam Era Reformasi

Abstrak

Pengaturan tentang keuangan negara. pemerintah telah mengeluaran dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6, menyatakan bahwa : (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c). diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d). tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini untuk perbaikan dan penguatan keuangan negara dalam era reformasi yang lebih baik. Metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperkuat serta memperbaiki keuangan negara dengan dirancangnya RUU dan PNBP walaupun dalam mekanisme penetapannya dinilai tidak tepat. Kesimpulannya pemerintah harus bersikap tegas untuk membuat penerimaan keuangan negara secara otonom untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan pihak pihak lembaga terkait.