Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia: Efektivitas Regulasi Lingkungan Hidup Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)

Abstrak

Penikmatan dan pemanfaatan lingkungan hidup merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh dari itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai perwujudan hak-hak masyarakat Indonesia untuk menikmati dan memanfaatkan lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan UU PPLH mengalami beberapa permasalahan yang disebabkan pelanggaran, contohnya perusakan lingkungan hidup dalam bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar. Sejak diundangkannya UU PPLH, pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk namun tidak terbatas pada penegak hukum, pengusaha, dan masyarakat Indonesia sendiri. Penelitian ini berfokus pada larangan mengenai perusakan lingkungan hidup dalam bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar serta alasan-alasan dan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan mengenai lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor utama yang mempengaruhi gagalnya penegakan UU PPLH dan peraturan lingkungan hidup lainnya. Dalam menemeukan jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap data sekunder yang berisi peraturan-peraturan lingkungan hidup, yang dianalisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada akhir penelitian, akan diperlihatkan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya.