Potensi Artificial Intelligece (AI) Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari UU ITE, PP PSTE Dan UU KUP
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia menimbulkan perhatian karena potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada digitalisasi sistem perpajakan. Saat ini banyak persoalan yang ditemukan dalam digitalisasi pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia, yang meliputi kesulitan dalam mendeteksi kecurangan, manipulasi data, pelayanan yang kurang responsif, dan laporan-laporan keuangan palsu, padahal seharusya hal tersebut tidak terjadi. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi AI dalam mengatasi tantangan perpajakan tersebut dan meningkatkan kinerja sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan ditinjau dari peraturan-peraturan terkait yang sudah ada dan juga meneliti kebermanfaatan penggunaan AI dalam memenuhi kebutuhan digitalisasi perpajakan kedepannya. Metode penelitian meliputi analisis literatur dan studi kasus terkait implementasi AI dalam konteks perpajakan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak, mendeteksi kecurangan dengan lebih akurat, dan meningkatkan transparansi atau akuntabilitas dalam pengawasan pajak, serta memenuhi kebutuhan zaman walaupun masih ada tantangan yang harus diatasi bersama.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Badan Keahlian DPR RI, “Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi” Buletin APBN, Vol. 8, Edisi 18, 2023
Benjamin Alarie (et.al), “The Raise of Generative AI in Tax Research,” Tax Notes Federal, Mei 2023
Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024, BAB 7
DDTC, “Naskah UU KUP Konsolidasi Setelah UU 6 Tahun 2023 Tentang KUP”, < https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/konsolidasi/uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup-konsolidasi-setelah-uu-6-tahun-2023 >
Dian Kurniati, “Penghindaran Pajak, AS Mulai Pakai Teknologi AI” ddtc. Co. id, 10 September 2023, < https://news.ddtc.co.id/selidiki-kasus-penghindaran-pajak-as-mulai-pakai-teknologi-ai-1797040 >
Dr. Lukas, Research in Machine Learning and Its Applications (dalam Guest Lecture Teknik Informatika Binus University), 2022, < https://www.youtube.com/watch?v=3y_WpDxmMmY >
Egsa UGM, “AI ChatGPT Menjadi Teknologi Menguntungkan Atau Merugikan Ya?”, Artikel Mahasiswa Universitas Gajah Mada, 25 Mei 2023, < https://egsa.geo.ugm.ac.id/2023/05/25/ai-chat-gpt-menjadi-teknologi-menguntungkan-atau-merugikan-ya-3/ >
Fauziah Aqmarina, “Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19”, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 02, Pekalongan, 2020
Fauziah Kurniati, “Pemanfaatan Generatif AI dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, OMBUDSMAN RI, Mei 2023, < https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--pemanfaatan-generatif-ai-dalam-pengawasan-pelayanan-publik >
Florensia K Lamanele (et.al), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatanterhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua Barat”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisienasi, Vol 24, No. 1, Manado, 2024
Goldman Sachs, “AI may start to boost US GDP in 2027”, Goldman Sachs Articles, 7 November 2023, < https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/ai-may-start-to-boost-us-gdp-in-2027.html>
Hangga Yoga Pratama, Skripsi, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak,” Malang, Universitas Brawijaya, 2018
Ika Diyah Candra Arifah (et.al), “Job Replacement Artifical Intelligence Di Industri Jasa: Tinjauan Pustaka Sistematis”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 10, No. 3, Surabaya, 2022
Josh White (et.al), “This week in tax: TaxGPT becomes 'first' AI-powered tax assistant”, International Tax Review, 26 Mei 2023, <https://www.internationaltaxreview.com/article/2bpesnj967qrlj21xf2m8/this-week-in-tax-taxgpt-becomes-first-ai-powered-tax-assistant>
Joyce Beeybe, “AI dan Pajak – Pekerjaan yang sedang berlangsung : Bagian 1”, Baker Institute : Pusat Keuangan Publik, 23 Agustus 2023, < https://www.bakerinstitute.org/research/ai-and-taxes-work-progress-part-1#_edn4>
Liam Larke and Emmie Nygard, “Artificial Intelligence: Transforming the World of Indirect Tax,” Tax Advisor, April 2023, < https://www.taxadvisermagazine.com/article/artificial-intelligence-transforming-world-indirect-tax >
Lintasarta, “Tantangan Digitalisasi Pajak Dalam Era Ekonomi Digital”, 11 Agustus 2021
M. Abdi Munsyi J, (et.al), “Penerapan AI pada penyempurnaan sistem informasi pemerintah daerah di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk”, Jurnal NCAF, Vol 5, 2023
M. Sobron Yamin Lubis, “Implementasi Artificial Intelligence Pada Sistem Manufaktur Terpadu”, Jurnal UISU, 2021
Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif”,Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuiah Umum, Vol. 21, No. 1, Yogyakarta, 2021
OECD, “Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies,” June 23, 2022, < https://www.oecd.org/ctp/tax-administration-23077727.htm >
Reni Septati, “PSIAP Untuk Layanan Pajak Lebih Mantap”, 3 Juli 2023, < https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih-mantap >
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010
Yohana Fransiska, “Bisnis Digital Marak, Penerbitan UU HPP Tutup Celah Aturan Pajak,” Oktober 2022, < https://www.pajakku.com/read/630c6cb8767ce5265ee93748/Bisnis-Digital-Marak-Penerbitan-UU-HPP-Tutup-Celah-Aturan-Pajak >
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (PP PSTE)
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan