Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Bencana Alam

Abstrak

Perlindungan hukum yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak diberikan secara merata dalam penerimaan bantuan dari segi bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan BPBD Kota Serang dalam upaya perlindungan hukum bagi korban bencana alam melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan bagaimana hambatan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam upaya perlindungan hukum bagi korban bencana alam melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Teori penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penanggulangan Bencana oleh BPBD belum terlaksana secara optimal karena ketidakmerataan penerimaan bantuan pada bantuan logistik dan infrastruktur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan secara mandat kepada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. Perlindungan hukum preventif oleh BPBD diberikan melalui pencegahan seperti melakukan sosialisasi terkait kebencanaan, penyebaran informasi kebencanaan dan pelaksanaan, penegakan rencana tata ruang wilayah melalui Dinas PERKIM terkait pembangunan dan perlindungan hukum represif melakukan penanganan rehabilitasi yaitu bantuan logistik dan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana. Hambatannya yaitu kurangnya partisipasi dari dinas terkait, administrasi yang tumpang tindih, kurangnya informasi dan pemahaman Masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh BPBD tidak diberikan secara merata pada pemberian bantuan logistik maupun infrastruktur.