Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Abstrak

Diskusi mengenai pemulihan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) telah memunculkan perdebatan konstitusional dan demokratis yang signifikan di Indonesia. Para pendukung berpendapat bahwa pemilihan tidak langsung dapat mengurangi biaya politik dan meminimalkan konflik pemilu, sementara para penentang berpendapat bahwa sistem tersebut berisiko melemahkan partisipasi publik dan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah melalui DPRD menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai fiqh siyasah dalam kerangka konstitusional Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis praktik pemilihan kepala daerah oleh DPRD dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan cabang ilmu politik Islam yang berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan literatur dan legislasi yang mencakup analisis hukum positif, prinsip-prinsip demokrasi, dan konsep Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai legitimasi konstitusional dalam sistem hukum positif Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 ayat (4) UU 1945, yang memperbolehkan kepala daerah dipilih secara demokratis melalui mekanisme langsung atau perwakilan. Dari perspektif fiqh siyasah, sistem pemilihan berbasis DPRD dapat dianggap diperbolehkan sejauh menjunjung tinggi prinsip musyawarah (shura), keadilan (‘adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, legitimasi mekanisme ini tidak hanya bergantung pada bentuk proseduralnya, tetapi juga pada sejauh mana proses pemilihan mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan Islam. Artikel ini merekomendasikan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta optimalisasi peran DPRD sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.